Sejarah Keemasan Kesultanan Siak Sri Inderapura, Tahun 1723-1945 dan Ekspansi Kolonialisasi Belanda

Kesultanan Siak Sri Inderapura

Kesultanan Siak Sri Inderapura adalah sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kerajaan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Pasang surut kerajaan ini tidak lepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim IImenyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia.

Etimologi

Kata Siak Sri Inderapura, secara harfiah dapat bermakna pusat kota raja yang taat beragama, dalam bahasa Sanskerta, sri berarti "bercahaya" dan indera atau indradapat bermakna raja. Sedangkan pura dapat bermaksud dengan "kota" atau "kerajaan". Siak dalam anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam, Orang Siak ialah orang-orang yang ahli agama Islam, kalau seseorang hidupnya tekun beragama dapat dikatakan sebagai Orang Siak.

Nama Siak, dapat merujuk kepada sebuah klan di kawasan antara Pakistan dan India, Sihag atau Asiagh yang bermaksud pedang. Masyarakat ini dikaitkan dengan bangsa Asii, masyarakat nomaden yang disebut oleh masyarakat Romawi, dan diidentifikasikan sebagai Sakai oleh Strabo seorang penulis geografi dari Yunani. Berkaitan dengan ini pada sehiliran Sungai Siak sampai hari ini masih dijumpai masyarakat terasing yang dinamakan sebagai Orang Sakai.

  

Bendera dan Lambang Keraton 

Agama

Pada masa awal Kesultanan Melayu Melaka, Riau menjadi tempat pusat agama islam. Setelah itu perkembangan agama Islam di Siak menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat penyebaran dakwah Islam, hal ini tidak lepas dari penggunaan nama Siak secara luas di kawasan Melayu. Jika dikaitkan dengan pepatah Minangkabau yang terkenal: Adat menurun, syara’ mendaki dapat bermakna masuknya Islam atau mengislamkan dataran tinggi pedalaman Minangkabau dari Siak sehingga orang-orang yang ahli dalam agama Islam, sejak dahulu sampai sekarang, masih tetap disebut dengan Orang Siak. Sementara di Semenanjung Malaya, penyebutan Siak masih digunakan sebagai nama jabatan yang berkaitan dengan urusan agama Islam.

Masjid Sultan Syarif Hasyim 

Walau telah menerapkan hukum Islam pada masyarakatnya, namun sedikit pengaruh Minangkabau masih mewarnai tradisi masyarakat Siak. Dalam pembagian warisan, masyarakat Siak mengikut kepada hukum waris sebagaimana berlaku dalam Islam. Namun dalam hal tertentu, mereka menyepakati secara adat bahwa untuk warisan dalam bentuk rumah hanya diserahkan kepada anak perempuan saja.

Masa awal

Membandingkan dengan catatan Tomé Pires yang ditulis antara tahun 1513-1515, Siak merupakan kawasan yang berada antara Arcat dan Indragiri yang disebutnya sebagai kawasan pelabuhan raja Minangkabau, kemudian menjadi vasal Malaka sebelum ditaklukan oleh Portugal. Sejak jatuhnya Malaka ke tangan VOC, Kesultanan Johor telah mengklaim Siak sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Hal ini berlangsung hingga kedatangan Raja Kecil yang kemudian mendirikan Kesultanan Siak.

Dalam Syair Perang Siak, Raja Kecil didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis. Hal ini bertujuan untuk melepaskan Siak dari pengaruh Kesultanan Johor. Sementara dalam Hikayat Siak, Raja Kecil disebut juga dengan sang pengelana pewaris Sultan Johor yang kalah dalam perebutan kekuasaan. Berdasarkan korespondensi Sultan Indermasyah Yang Dipertuan Pagaruyung dengan Gubernur Jenderal Belanda di Melaka waktu itu, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalilmerupakan saudaranya yang diutus untuk urusan dagang dengan pihak VOC. Kemudian Sultan Abdul Jalil dalam suratnya tersendiri yang ditujukan kepada pihak Belanda, menyebut dirinya sebagai Raja Kecil dari Pagaruyung, akan menuntut balas atas kematian Sultan Johor.

Sebelumnya dari catatan Belanda, dikatakan bahwa pada tahun 1674 telah datang utusan dari Johor meminta bantuan raja Minangkabau untuk berperang melawan raja Jambi.^[19] Dalam salah satu versi Sulalatus Salatin, juga menceritakan tentang bagaimana hebatnya serangan Jambi ke Johor (1673), yang mengakibatkan hancurnya pusat pemerintahan Johor, yang sebelumnya juga telah dihancurkan oleh Portugal dan Aceh. Kemudian berdasarkan surat dari raja Jambi, Sultan Ingalaga kepada VOC pada tahun 1694, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil hadir menjadi saksi perdamaian dari perselisihan mereka.

Pada tahun 1718, Sultan Abdul Jalil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Yang Dipertuan Besar Johor. Namun pada tahun 1722, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman anak Bendahara Johor, yang juga menuntut hak atas tahta Johor. Atas bantuan pasukan bayaran dari Bugis, Raja Sulaiman kemudian berhasil mengkudeta tahta Johor, dan mengukuhkan dirinya menjadi penguasa Johor di Semenanjung Malaysia. Sementara Sultan Abdul Jalil, pindah ke Bintan dan pada tahun 1723 membangun pusat pemerintahan baru di sehiliran Sungai Siak dengan nama Siak Sri Inderapura. Sementara pusat pemerintahan Johor yang sebelumnya berada sekitar muara Sungai Johor ditinggalkan begitu saja, dan menjadi status quo dari masing-masing penguasa yang bertikai tersebut. Sedangkan klaim Raja Kecil sebagai pewaris sah tahta Johor, diakui oleh komunitas Orang Laut. Orang Laut merupakan kelompok masyarakat yang bermukim pada kawasan Kepulauan Riau yang membentang dari timur Sumatera sampai ke Laut Cina Selatan, dan loyalitas ini terus bertahan hingga runtuhnya Kesultanan Siak.

Masa keemasan

Sultan Siak dan Dewan Menterinya serta Kadi Siak pada tahun 1888

Upacara penobatan Sultan Siak pada tahun 1899

Dengan klaim sebagai pewaris Malaka,^[4] pada tahun 1724-1726 Sultan Abdul Jalil melakukan perluasan wilayah, dimulai dengan memasukan Rokan ke dalam wilayah Kesultanan Siak dan kemudian membangun pertahanan armada laut di Bintan. Namun pada tahun 1728, atas perintah Raja Sulaiman, Yang Dipertuan Muda bersama pasukan Bugisnya, Raja Kecil diusir keluar dari Kepulauan Riau. Raja Sulaiman kemudian menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahannya. Atas keberhasilannya itu, Yang Dipertuan Muda diberi kedudukan di Pulau Penyengat.^[24]

Sementara Raja Kecil terpaksa melepas hegemoninya di Kepulauan Riau dan mulai membangun kekuatan baru di kawasan sepanjang pesisir timur Sumatera. Antara tahun 1740-1745, Raja Kecil kembali bangkit dan menaklukan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya.^[25] Karena mendapat ancaman dari Siak, dan disaat yang bersamaan orang-orang Bugis juga meminta balas atas jasa mereka, maka Raja Sulaiman meminta bantuan kepada Belanda di Malaka. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1746 itu, Johor menjanjikan akan memberikan Bengkalis kepada Belanda. Perjanjian itu kemudian direspon oleh VOC dengan mendirikan gudang pada kawasan tersebut.^[26][27]

Sepeninggal Raja Kecil pada tahun 1746, klaim atas Johor memudar. Dan pengantinya Sultan Mahmud berfokus kepada penguatan kedudukannya di pesisir timur Sumatera dan daerah vassal di Kedah dan kawasan pantai timur Semenanjung Malaya. Pada tahun 1761, Sultan Siak membuat perjanjian ekslusif dengan pihak Belanda, dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan wilayahnya, serta bantuan dalam bidang persenjataan.^[28] Setelah Raja Mahmud wafat, muncul dualisme kepemimpinan di kerajaan ini. Raja Muhammad Ali yang lebih disukai Belanda kemudian menjadi Sultan Siak. Sementara sepupunya Raja Ismail yang tidak disukai Belanda, muncul sebagai Raja Laut, menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Laut Cina Selatan, dan membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh.^[29]

Sekitar tahun 1767, Raja Ismail telah menjadi duplikasi dari Raja Kecil. Didukung oleh Orang Laut, ia terus menunjukan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera, dengan mulai mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka, kemudian menaklukan Mempawah di Kalimantan Barat. Sebelumnya Raja Ismail juga turut membantu Terengganu menaklukan Kelantan, hubungan ini kemudian diperkuat oleh adanya ikatan perkawinan antara Raja Ismail dengan saudara perempuan Sultan Terengganu. Pengaruh Raja Ismail di kawasan Melayu sangat signifikan, mulai dari Terengganu, Jambi, dan Palembang. Laporan Belanda menyebutkan, Palembang telah membayar 3.000 ringgit kepada Raja Ismail agar jalur pelayarannya aman dari gangguan. Sementara Hikayat Siak menceritakan tentang kemeriahan sambutan yang diterima oleh Raja Ismail sewaktu kedatangannya ke Palembang.^[29]

Pada abad ke-18, Kesultanan Siak telah menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatera. Tahun 1780, Kesultanan Siak menaklukkan daerah Langkat, dan menjadikan wilayah tersebut dalam pengawasannya,^[30] termasuk wilayah Deli dan Serdang.^[31] Di bawah ikatan perjanjian kerja sama dengan VOC, pada tahun 1784 Kesultanan Siak membantu VOC menyerang dan menundukkan Selangor.^[32] Sebelumnya mereka telah bekerja sama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.

Perdagangan

Kapal Kato 

Kesultanan Siak Sri Inderapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan melalui Selat Melaka, serta kemampuan mengendalikan para perompak di kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yang menyebutkan pada tahun 1783 ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka.^[33] Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka dan Inggris di Pulau Pinang.^[34] Namun disisi lain, kejayaan Siak ini memberi kecemburuan pada keturunan Yang Dipertuan Muda terutama setelah hilangnya kekuasaan mereka pada kawasan Kepulauan Riau. Sikap ketidaksukaan dan permusuhan terhadap Sultan Siak, terlihat dalam Tuhfat al-Nafis,^[35] di mana dalam deskripsi ceritanya mereka menggambarkan Sultan Siak sebagai "orang yang rakus akan kekayaan dunia".

Peranan Sungai Siak sebagai bagian kawasan inti dari kerajaan ini, berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak Sri Inderapura. Sungai Siak merupakan kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan, mulai dari kapur barus, benzoar, timah, dan emas. Sementara pada saat bersamaan masyarakat Siak juga telah menjadi eksportir kayu yang utama di Selat Malaka, serta salah satu kawasan industri kayu untuk pembuatan kapal maupun bangunan. Dengan cadangan kayu yang berlimpah, pada tahun 1775 Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung kepada sumber beras dan garam di Pulau Jawa, tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC. Namun tentu dengan syarat Belanda juga diberikan akses langsung kepada sumber kayu di Siak, yang mereka sebut sebagai kawasan hutan hujan yang tidak berujung.^[36]

Dominasi Kesultanan Siak terhadap wilayah pesisir pantai timur Sumatera dan Semenanjung Malaya cukup signifikan. Mereka mampu menggantikan pengaruh Johor sebelumnya atas penguasaan jalur perdagangan. Selain itu Kesultanan Siak juga muncul sebagai pemegang kunci ke dataran tinggi Minangkabau, melalui tiga sungai utama yaitu Siak, Kampar, dan Kuantan, yang mana sebelumnya telah menjadi kunci bagi kejayaan Malaka. Namun demikian kemajuan perekonomian Siak memudar seiring dengan munculnya gejolak di pedalaman Minangkabau yang dikenal dengan Perang Padri.^[28]

Penurunan

Ekspansi kolonialisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera tidak mampu dihadang oleh Kesultanan Siak, dimulai dengan lepasnya Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan, Kesultanan Langkat, dan kemudian muncul Inderagiri sebagai kawasan mandiri.^[37] Begitu juga di Johor, di mana seorang sultan dari keturunan Tumenggung Johor kembali didudukkan, dan berada dalam perlindungan Inggris di Singapura.^[38][39] Sementara Belanda memulihkan kedudukan Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat, dan kemudian mendirikan Kesultanan Lingga di Pulau Lingga. Selain itu Belanda juga mempersempit wilayah kedaulatan Siak, dengan mendirikan Residentie Riouw yang merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang.^[40][41][42]

Penguasaan Inggris atas Selat Melaka, mendorong Sultan Siak pada tahun 1840 untuk menerima tawaran perjanjian baru mengganti perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya pada tahun 1819. Perjanjian ini menjadikan wilayah Kesultanan Siak semakin kecil dan terjepit antara wilayah kerajaan kecil lainnya yang mendapat perlindungan dari Inggris.^[43] Demikian juga pihak Belanda menjadikan kawasan Siak sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Hindia Belanda,^[44] setelah memaksa Sultan Siak menandatangani perjanjian pada 1 Februari 1858.^[28][45] Dari perjanjian tersebut Siak Sri Inderapura kehilangan kedaulatannya, kemudian dalam setiap pengangkatan raja, Siak mesti mendapat persetujuan dari Belanda. Selanjutnya dalam pengawasan wilayah, Belanda mendirikan pos militer di Bengkalis serta melarang Sultan Siak membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa persetujuan pemerintahan Hindia Belanda.^[28]

Perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, kemudian adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda, melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya.^[46] Tarik ulur kepentingan kekuatan asing terlihat pada Perjanjian Sumatera antara pihak Inggris dan Belanda, menjadikan Siak berada pada posisi yang dilematis, berada dalam posisi tawar yang lemah.^[47] Kemudian berdasarkan perjanjian pada 26 Juli1873, pemerintah Hindia Belanda memaksa Sultan Siak, untuk menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau.^[48] Namun di tengah tekanan tersebut, Kesultanan Siak masih tetap bertahan sampai kemerdekaan Indonesia,^[6] walau pada masa pendudukan tentara Jepang sebagian besar kekuatan militer Kesultanan Siak sudah tidak berarti lagi.

Bergabung dengan Indonesia

Potret Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim IIdan istrinya (1910-1939)

Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir yang tidak memiliki putra. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia.^[6]

Struktur pemerintahan

Sebagai bagian dari rantau Minangkabau, sistem pemerintahan Kesultanan Siak mengikuti model Kerajaan Pagaruyung. Setelah posisi Sultan, terdapat Dewan Menteriyang mirip dengan kedudukan Basa Ampek Balai di Pagaruyung. Dewan Menteri ini memiliki kekuasaan untuk memilih dan mengangkat Sultan Siak, sama dengan Undang Yang Ampat di Negeri Sembilan.^[49] Dewan Menteri bersama dengan Sultan, menetapkan undang-undang serta peraturan bagi masyarakatnya.^[14][50] Dewan menteri ini terdiri dari:

1. Datuk Tanah Datar
2. Datuk Limapuluh
3. Datuk Pesisir
4. Datuk Kampar

Seiring dengan perkembangan zaman, Siak Sri Inderapura juga melakukan pembenahan sistem birokrasi pemerintahannya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh model birokrasi pemerintahan yang berlaku di Eropa maupun yang diterapkan pada kawasan kolonial Belanda dan Inggris. Modernisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan Siak terlihat pada naskah Ingat Jabatan yang diterbitkan tahun 1897. Naskah ini terdiri dari 33 halaman yang panjang serta ditulis dengan Abjad Jawi atau tulisan Arab-Melayu. Ingat Jabatan merupakan dokumen resmi Siak Sri Inderapura yang dicetak di Singapura, berisi rincian tanggung jawab dari berbagai posisi atau jabatan di pemerintahan mulai dari pejabat istana, wakil kerajaan di daerah jajahan, pengadilan maupun polisi. Pada bagian akhir dari setiap uraian tugas para birokrat tersebut, ditutup dengan peringatan serta perintah untuk tidak khianat kepada sultan dan nagari.^[51]

Perkembangan selanjutnya, Siak Sri Inderapura juga menerbitkan salah satu kitab hukum atau undang-undang, dikenal dengan nama Bab al-Qawa'id.^[52] Kitab ini dicetak di Siak tahun 1901, menguraikan hukum yang dikenakan kepada masyarakat Melayu dan masyarakat lain yang terlibat perkara dengan masyarakat Melayu. Namun tidak mengikat orang Melayu yang bekerja dengan pihak pemerintah Hindia Belanda, di mana jika terjadi permasalahan akan diselesaikan secara bilateral antara Sultan Siak dengan pemerintah Hindia Belanda.^[14]

Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siaksebagai anggota. Selanjutnya beberapa nama jabatan lainnya dalam pemerintahan Siak antara lain Pangiran Wira Negara, Biduanda Pahlawan, Biduanda Perkasa, Opas Polisi. Kemudian terdapat juga warga dalamyang bertanggung jawab terhadap harta-harta disebut dengan Kerukuan Setia Raja, serta Bendahari Sriwa Raja yang bertanggung jawab terhadap pusaka kerajaan.^[51]

Dalam administrasi pemerintahannya Kesultanan Siak membagi kawasannya atas hulu dan hilir, masing-masing terdiri dari beberapa kawasan dalam bentuk distrik^[48] yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Datuk atau Tuanku atau Yang Dipertuan dan bertanggungjawab kepada Sultan Siak yang juga bergelar Yang Dipertuan Besar. Pengaruh Islam dan keturunan Arab mewarnai Kesultanan Siak,^[53] salah satunya keturunan Al-Jufri yang bergelar Bendahara Patapahan.^[54]

Pada kawasan tertentu, ditunjuk Kepala Suku yang bergelar Penghulu, dibantu oleh Sangko Penghulu, Malim Penghulu serta Lelo Penghulu. Sementara terdapat juga istilah Batin, dengan kedudukan yang sama dengan Penghulu, namun memiliki kelebihan hak atas hasil hutan yang tidak dimiliki oleh Penghulu. Batin ini juga dibantu oleh Tongkat, Monti dan Antan-antan. Istilah Orang Kaya juga digunakan untuk jabatan tertentu dalam Kesultanan Siak, seperti halnya digunakan di Kesultanan Johor dan Urang Kayo di Minangkabau terutama pada kawasan pesisir.^[14][50][55]

Daftar Sultan Siak

adalah daftar Sultan Siak Sri Inderapura.

Tahun	Nama sultan	Catatan dan peristiwa penting
1723-1746	Yang Dipertuan Besar Siak Sultan Abdul Jalil Syah[56]
1746-1761	Sultan Abdul Jalil Syah II Sultan Mahmud	Memindahkan pusat pemerintahan ke Mempura**
1761-1761	Sultan Abdul Jalil Syah III Raja Ismail[16]	Dipaksa VOC turun tahta, kemudian berkelana selama 18 tahun*
1761-1770		Masa peralihan
1770-1779	Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah Raja Muhammad Ali	Johor telah menjadi bagian dari Siak Sri Inderapura Mengizinkan pendirian Kerajaan Negeri Sembilan tahun 1773
1779-1781	Sultan Abdul Jalil Syah III Raja Ismail	Kembali berkuasa
1781-1791	Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah Sultan Yahya[57]	Pada tanggal 1 - 8 - 1782 membuat perjanjian dengan VOC dalam berperang melawan Inggris, Meninggal dunia tahun 1791 dan dimakamkan di Tanjung Pati (Che Lijah, Dungun, Terengganu, Malaysia)
1791-1811	Sultan Abdul Jalil Saifuddin Sultan Sayyid Ali	Putra dari Sayyid Osman al-Syaikh 'Ali Ba' Alawi, yang menikahi cucu perempuan Raja Kecil
1811-1827	Sultan Abdul Jalil Khaliluddin Sultan Sayyid Ibrahim	Membuat perjanjian kerja sama dengan Inggris tanggal 31 Agustus 1818. Kemudian dengan Belanda tahun 1822 Pengaruh dari Perjanjian London tahun 1824, beberapa wilayah Siak lepas dan menjadi bagian dari kolonialisasi antara Inggris dan Belanda. Johor lepas dari Siak, berada dalam pengawasan Inggris. Pulau Lingga menjadi wilayah pengawasan Belanda.
1827-1864	Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Sultan Sayyid Ismail Mangkubumi Sayyid al-Syarif Jalaluddin 'Ali Ba' Alawi[58]	Menerima perjanjian baru dengan Inggris tahun 1840. Tahun 1864 dipaksa Belanda turun tahta.
1864-1889	Sultan Syarif Kasim I	Pengangkatannya mesti disetujui oleh Ratu Belanda, Belanda menempatkan controleur di Siak Diperebutkan oleh Inggris dan Belanda dalam Perjanjian Sumatera
1889-1908	Yang Dipertuan Besar Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin[14] Sultan Syarif Hasyim	Meresmikan Istana Siak Sri Inderapura
1915-1945	Yang Dipertuan Besar Syarif Kasyim Abdul Jalil Saifuddin[59] Sultan Syarif Kasim II	Menyerahkan kerajaannya pada pemerintah Republik Indonesia
Catatan: * Berdasarkan catatan Belanda, Raja Ismail lebih dikenal sebagai bajak laut. ** Berdasarkan Syair Perang Siak

Warisan sejarah

Siak Sri Inderapura sampai sekarang tetap diabadikan sebagai nama ibu kota dari Kabupaten Siak, dan Balai Kerapatan Tinggi yang dibangun tahun 1886 serta Istana Siak Sri Inderapura yang dibangun pada tahun 1889,^[60][61][62] masih tegak berdiri sebagai simbol kejayaan masa silam, termasuk Tari Zapin Melayu dan Tari Olang-olang yang pernah mendapat kehormatan menjadi pertunjukan utama untuk ditampilkan pada setiap perayaan di Kesultanan Siak Sri Inderapura.^[50] Begitu juga nama Siak masih melekat merujuk kepada nama sebuah sungai di Provinsi Riau sekarang, yaitu Sungai Siak yang bermuara pada kawasan timur pulau Sumatera.^[63]

Galeri Bendera

• 

  Distrik Kalakap
 
• 

  Distrik Kassim
 
• 

  Distrik Kampar
 
• 

  Distrik Pasisir
 
• 

  Distrik Bogah
 
• 

  Distrik Limapuluh
 
• 

  Distrik Tandjong
 
• 

  Distrik Tanah Datar

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak_Sri_Inderapura

Sejarah Keemasan Kesultanan Siak Sri Inderapura, Tahun 1723-1945 dan Ekspansi Kolonialisasi Belanda

Kata Siak Sri Inderapura, secara harfiah dapat bermakna pusat kota raja yg taat beragama, dlm bahasa Sanskerta, sri berarti “bercahaya” & indera atau indra dapat bermakna raja. Sedangkan pura dapat bermaksud dengan “kota” atau “kerajaan”. Siak dlm anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam, Orang Siak ialah orang-orang yg ahli agama Islam, kalau seseorang hidupnya tekun beragama dapat dikatakan sebagai Orang Siak. . Nama Siak, dapat merujuk kepada sebuah klan di kawasan antara Pakistan & India, Sihag atau Asiagh yg bermaksud pedang.
Masyarakat ini dikaitkan dengan bangsa Asii, masyarakat nomaden yg disebut oleh masyarakat Romawi, dan diidentifikasikan sebagai Sakai oleh Strabo seorang penulis geografi dari Yunani. Berkaitan dengan ini pada sehiliran Sungai Siak sampai hari ini masih dijumpai masyarakat terasing yg dinamakan sebagai Orang Sakai. Kesultanan Siak Sri Inderapura ialah sebuah Kerajaan Melayu Islam yg pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia.

Kerajaan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723, sesudah sebelumnya terlibat dlm perebutan tahta Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yg kuat & menjadi kekuatan yg diperhitungkan di pesisir timur Sumatera & Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera & Kalimantan. Pasang surut kerajaan ini tak lepas dari persaingan dlm memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. Membandingkan dengan catatan Tomé Pires yg ditulis antara tahun 1513-1515, Siak merupaken kawasan yg berada antara Arcat & Indragiri yg disebutnya sebagai kawasan pelabuhan raja Minangkabau, kemudian menjadi vasal Malaka sebelum ditaklukan oleh Portugal.
Munculnya VOC sebagai penguasa di Malaka, Siak diklaim oleh Johor sebagai bagian wilayah kedaulatannya sampai munculnya Raja Kecil. Dalam Syair Perang Siak, Raja Kecil putra Pagaruyung, didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis, sekaligus melepaskan Siak dari pengaruh Johor. Sementara Raja Kecil dlm Hikayat Siak disebut juga dengan sang pengelana pewaris Sultan Johor yg kalah dlm perebutan kekuasaan. Berdasarkan korespodensi Sultan Indermasyah Yang Dipertuan Pagaruyung dengan Gubernur Jenderal Belanda di Melaka waktu itu, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil merupaken saudaranya yg diutus untuk urusan dagang dengan pihak VOC.
Kemudian Sultan Abdul Jalil dlm suratnya tersendiri, yg ditujukan kepada pihak Belanda menyebut dirinya sebagai Raja Kecil dari Pagaruyung, akan menuntut balas atas kematian Sultan Johor. Sebelumnya dari catatan Belanda, telah mencatat pada tahun 1674, ada datang utusan dari Johor untuk mencari bantuan bagi raja Minangkabau berperang melawan raja Jambi.
Dalam salah satu versi Sulalatus Salatin juga menceritakan tentang bagaimana hebatnya serangan Jambi ke Johor [1673], yg mengakibatkan hancurnya pusat pemerintahan Johor, yg sebelumnya juga telah dihancurkan oleh Portugal & Aceh. Kemudian berdasarkan surat dari raja Jambi, Sultan Ingalaga kepada VOC pada tahun 1694, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil dari Pagaruyung, hadir menjadi saksi perdamaian dari perselisihan mereka. Pada tahun 1718 Sultan Abdul Jalil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Yang Dipertuan Besar Johor, namun pada tahun 1722 terjadi pemberontakan yg dipimpin oleh Raja Sulaiman anak Bendahara Johor, yg juga menuntut hak atas tahta Johor, dibantu oleh pasukan bayaran dari Bugis. Akhir dari peperangan ini, Raja Sulaiman mengukuhkan diri menjadi penguasa Johor di pedalaman Johor, sementara Sultan Abdul Jalil, pindah ke Bintan & kemudian tahun 1723 membangun pusat pemerintahan baru di sehiliran Sungai Siak dengan nama Siak Sri Inderapura.
Sementara pusat pemerintahan Johor yg sebelumnya berada sekitar muara Sungai Johor ditinggalkan begitu saja, & menjadi status quo dari masing-masing penguasa yg bertikai tersebut. Sedangkan klaim Raja Kecil sebagai pewaris sah tahta Johor diakui oleh komunitas Orang Laut, kelompok masyarakat yg bermukim pada kawasan kepulauan membentang dari timur Sumatera sampai ke Lautan Cina Selatan & loyalitas ini terus bertahan sampai kepada beberapa keturunan Raja Kecil berikutnya.

Kemajuan Perdagangan Kesultanan Siak

Kesultanan Siak Sri Inderapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan melalui Selat Melaka serta kemampuan mengendalikan para perompak di kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yg menyebutkan pada tahun 1783, ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka. Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka & Inggris di Pulau Pinang. Namun disisi lain kejayaan Siak ini memberi kecemburuan pada keturunan Yang Dipertuan Muda terutama sesudah hilangnya kekuasaan mereka pada kawasan Kepulauan Riau. Sikap ketidaksukaan & permusuhan terhadap Sultan Siak, terlihat dlm Tuhfat al-Nafis, di mana dlm deskripsi ceritanya mereka mengambarkan Sultan Siak sebagai orang yg rakus akan kekayaan dunia. Peranan Sungai Siak sebagai bagian kawasan inti dari kerajaan ini berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak Sri Inderapura.
Sungai Siak merupaken kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan, mulai dari kapur barus, benzoar bahkan timah & emas. Sementara pada saat bersamaan masyarakat Siak juga telah menjadi eksportir kayu yg utama di Selat Malaka serta salah satu kawasan industri kayu terutama untuk pembuatan kapal maupun untuk bangunan. Dengan cadangan kayu yg berlimpah, pada tahun 1775 Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung kepada sumber beras & garam di Pulau Jawa, tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC namun tentu dengan syarat Belanda juga diberikan akses langsung kepada sumber kayu di Siak, yg mereka sebut sebagai kawasan hutan hujan yg tak berujung. Dominasi Kesultanan Siak terhadap wilayah pesisir pantai timur Sumatera & Semenanjung Malaya cukup signifikan, mereka mampu mengantikan pengaruh Johor sebelumnya atas penguasaan jalur perdagangan, selain itu Kesultanan Siak juga muncul sebagai pemegang kunci ke dataran tinggi Minangkabau, melalui tiga sungai utama yaitu Siak, Kampar, & Kuantan, yg sebelumnya telah menjadi kunci bagi kejayaan Malaka. Namun demikian kemajuan perekonomian Siak memudar seiring dengan munculnya gejolak di pedalaman Minangkabau yg dikenal dengan Perang Padri.

Masa Kejayaan Sultan Siak

Dengan klaim sebagai pewaris Malaka, pada tahun 1724-1726 Sultan Abdul Jalil melakukan perluasan wilayah, dimulai dengan memasukan Rokan ke dlm wilayah Kesultanan Siak, membangun pertahanan armada laut di Bintan. Namun tahun 1728 atas perintah Raja Sulaiman, Yang Dipertuan Muda bersama pasukan Bugisnya, berhasil menekan Raja Kecil keluar dari kawasan kepulauan. Raja Sulaiman kemudian menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahannya & atas keberhasilan itu Yang Dipertuan Muda diberi kedudukan di Pulau Penyengat. Sementara Raja Kecil terpaksa melepas hegemoninya pada kawasan kepulauan & mulai membangun kekuatan baru pada kawasan sepanjang pesisir timur Sumatera. Antara tahun 1740-1745, Raja Kecil kembali bangkit & menaklukan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya.
Ancaman dari Siak, serta di saat bersamaan Johor juga mulai tertekan oleh orang-orang Bugis yg meminta balas atas jasa mereka. Hal ini membuat Raja Sulaiman pada tahun 1746 meminta bantuan Belanda di Malaka & menjanjikan memberikan Bengkalis kepada Belanda, kemudian direspon oleh VOC dengan mendirikan gudang pada kawasan tersebut. Sepeninggal Raja Kecil tahun 1746, klaim atas Johor memudar, & pengantinya Sultan Mahmud fokus kepada penguatan kedudukannya di pesisir timur Sumatera & daerah vazal di Kedah & kawasan pantai timur Semenanjung Malaya. Pada tahun 1761, Sultan Siak membuat perjanjian ekslusif dengan pihak Belanda, dlm urusan dagang & hak atas kedaulatan wilayahnya serta bantuan dlm bidang persenjataan.
Walau kemudian muncul dualisme kepemimpinan di kerajaan ini yg awalnya tanpa ada pertentangan di antara mereka, Raja Muhammad Ali, yg lebih disukai Belanda, kemudian menjadi Sultan Siak, sementara sepupunya Raja Ismail, tak disukai oleh Belanda, muncul sebagai Raja Laut, menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Lautan Cina Selatan, membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh. Sekitar tahun 1767, Raja Ismail, telah menjadi duplikasi dari Raja Kecil, didukung oleh Orang Laut, terus menunjukan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera, dengan mulai mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka, kemudian menaklukan Mempawah di Kalimantan Barat. Sebelumnya Raja Ismail juga turut membantu Terengganu menaklukan Kelantan, hubungan ini kemudian diperkuat oleh adanya ikatan perkawinan antara Raja Ismail dengan saudara perempuan Sultan Terengganu.
Pengaruh Raja Ismail di kawasan Melayu sangat signifikan mulai dari Terengganu, Jambi & Palembang. Laporan Belanda menyebutkan Palembang telah membayar 3000 ringgit kepada Raja Ismail agar jalur pelayarannya aman dari gangguan, sementara Hikayat Siak menceritakan tentang kemeriahan sambutan yg diterima oleh Raja Ismail sewaktu kedatangannya ke Palembang. Pada abad ke-18 Kesultanan Siak telah menjadi kekuatan yg dominan di pesisir timur Sumatera. Tahun 1780 Kesultanan Siak menaklukkan daerah Langkat, & menjadikan wilayah tersebut dlm pengawasannya, termasuk wilayah Deli & Serdang. Di bawah ikatan perjanjian kerjasama dengan VOC, pada tahun 1784 Kesultanan Siak membantu VOC menyerang & menundukkan Selangor, sebelumnya mereka telah bekerjasama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.
http://www.sejarahnusantara.com/kerajaan-islam/sejarah-keemasan-kesultanan-siak-sri-inderapura-tahun-1723-1945-dan-ekspansi-kolonialisasi-belanda-10044.htm

Kerajaan Inderapura

Kerajaan Inderapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi kerajaan ini pernah menjadi bawahan (vazal) Kerajaan Pagaruyung. Walau pada praktiknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya.

Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera mulai dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan. Produk terpenting Inderapura adalah lada, dan juga emas.

Kebangkitan

 

Bendera dan Lambang Kesultanan Inderapura 

Salah satu makam raja Inderapura

Inderapura dikenal juga sebagai Ujung Pagaruyung. Melemahnya kekuasaan Pagaruyung selama abad ke-15, beberapa daerah pada kawasan pesisir Minangkabau lainnya, seperti Inderagiri, Jambi, dan Inderapura dibiarkan mengurus dirinya sendiri.^[1]

Namun perkembangan Inderapura baru benar-benar dimulai saat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Arus perdagangan yang tadinya melalui Selat Malakasebagian besar beralih ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Perkembangan dan ekspansi Inderapura terutama ditunjang oleh lada.^[1]

Kapan tepatnya Inderapura mencapai status negeri merdeka tidak diketahui dengan pasti. Namun diperkirakan, ini bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan lada di wilayah tersebut. Pada pertengahan abad keenam belas didorong usaha penanaman lada batas selatan Inderapura mencapai Silebar (sekarang di Provinsi Bengkulu). Pada masa ini Inderapura menjalin persahabatan dengan Banten dan Aceh.

Saat Kesultanan Aceh melakukan ekspansi sampai wilayah Pariaman. Inderapura menghentikan ekspansi tersebut dengan menjalin persahabatan dengan Aceh melalui ikatan perkawinan antara Raja Dewi, putri Sultan Munawar Syah dari Inderapura,^[2] dengan Sultan Firman Syah, saudara raja Aceh saat itu, Sultan Ali Ri'ayat Syah (1568-1575). Lewat hubungan perkawinan ini dan kekuatan ekonominya Inderapura mendapat pengaruh besar di Kotaraja (Banda Aceh), bahkan para hulubalang dari Inderapura disebut-sebut berkomplot dalam pembunuhan putra Sultan Ali Ri'ayat Syah, sehingga melancarkan jalan buat suami Raja Dewi naik tahta dengan nama Sultan Sri Alam pada 1576. Walau kekuasaannya hanya berlangsung selama tiga tahun sebelum tersingkir dari tahtanya karena pertentangan dengan para ulama di Aceh.

Namun pengaruh Inderapura terus bertahan di Kesultanan Aceh, dari 1586 sampai 1588 salah seorang yang masih berkaitan dengan Raja Dewi, memerintah dengan gelar Sultan Ali Ri'ayat Syah II atau Sultan Buyong,^[3] sebelum akhirnya terbunuh oleh intrik ulama Aceh.^[1]

Perekonomian

Berdasarkan laporan Belanda, pada tahun 1616 Inderapura digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang makmur dibawah pemerintahan Raja Itam, serta sekitar 30.000 rakyatnya terlibat dalam pertanian dan perkebunan yang mengandalkan komoditi beras dan lada. Selanjutnya pada masa Raja Besar sekitar tahun 1624, VOC berhasil membuat perjanjian dalam pengumpulan hasil pertanian tersebut langsung dimuat ke atas kapal tanpa mesti merapat dulu di pelabuhan, serta dibebaskan dari cukai pelabuhan. Begitu juga pada masa Raja Puti, pengganti Raja Besar, Inderapura tetap menerapkan pelabuhan bebas cukai dalam mendorong perekonomiannya.^[1]

Setelah ekspedisi penghukuman tahun 1633 oleh Kesultanan Aceh, sampai tahun 1637 Inderapura tetap tidak mampu mendongkrak hasil pertaniannya mencapai hasil yang telah diperoleh pada masa-masa sebelumnya. Di saat penurunan pengaruh Aceh, Sultan Muzzaffar Syah mulai melakukan konsolidasi kekuatan, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Syah yang naik tahta sekitar tahun 1660 dan mulai kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda dan Inggris.

Penurunan

Di bawah Sultan Iskandar Muda, kesultanan Aceh seraya memerangi negeri-negeri penghasil lada di Semenanjung Malaya, dan juga berusaha memperkuat cengkeramannya atas monopoli lada dari pantai barat Sumatera. Kendali ketat para wakil Aceh (disebut sebagai panglima) di Tiku dan Pariaman atas penjualan lada mengancam perdagangan Inderapura lewat pelabuhan di utara. Karena itu Inderapura mulai mengembangkan bandarnya di selatan, Silebar, yang biasanya digunakan untuk mengekspor lada lewat Banten.

Inderapura juga berusaha mengelak dari membayar cukai pada para panglima Aceh. Ini memancing kemarahan penguasa Aceh yang mengirim armadanya pada 1633 untuk menghukum Inderapura. Raja Puti yang memerintah Inderapura saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke Kotaraja. Aceh menempatkan panglimanya di Inderapura dan Raja Malfarsyah diangkat menjadi raja menggantikan Raja Puti.

Di bawah pengganti Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani kendali Aceh melemah. Pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam pengaruh Aceh di Inderapura mulai digantikan Belanda (VOC).^[1] Dominasi VOC diawali ketika Sultan Muhammad Syah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontakan di Inderapura pada tahun 1662. Pemberontakan ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Inderapura berdasarkan sistem matrilineal. Akibatnya Sultan Inderapura terpaksa melarikan diri beserta ayah dan kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Syah, dikirim ke Batavia menanda-tangani perjanjian yang disepakati tahun 1663 dan memberikan VOC hak monopoli pembelian lada, dan hak pengerjaan tambang emas.^[4] Pada Oktober 1663 pemerintahan Inderapura kembali pulih, dan Sultan Inderapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto.^[1][5]

Pada masa Sultan Muhammad Syah, Inderapura dikunjungi oleh para pelaut Bugis yang dipimpin oleh Daeng Maruppa yang kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Muhammad Syah, kemudian melahirkan Daeng Mabela yang bergelar Sultan Seian,^[6] berdasarkan catatan Inggris, Daeng Mabela pada tahun 1688 menjadi komandan pasukan Bugis untuk EIC.^[7]

Sultan Muhammad Syah digantikan oleh anaknya Sultan Mansur Syah (1691-1696), pada masa pemerintahannya bibit ketidakpuasan rakyatnya atas penerapan cukai yang tinggi serta dominasi monopoli dagang VOC kembali muncul. Namun pada tahun 1696 Sultan Mansur Syah meninggal dunia dan digantikan oleh Raja Pesisir, yang baru berusia 6 tahun dan pemerintahannya berada dibawah perwalian neneknya.^[8] Puncak perlawanan rakyat Inderapura menyebabkan hancurnya pos VOC di Pulau Cingkuak, sebagai reaksi terhadap serbuan itu, tanggal 6 Juni 1701 VOC membalas dengan mengirim pasukan dan berhasil mengendalikan Inderapura.

Inderapura akhirnya benar-benar runtuh pada 1792 ketika garnisun VOC di Air Haji menyerbu Inderapura karena pertengkaran komandannya dengan Sultan Inderapura, kemudian Sultan Inderapura mengungsi ke Bengkulu dan meninggal di sana (1824).^[9]

Pemerintahan

Secara etimologi Inderapura berasal dari bahasa Sanskerta, dan dapat bermakna Kota Raja. Inderapura pada awalnya adalah kawasan rantau dari Minangkabau, merupakan kawasan pesisir di pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai kawasan rantau, Inderapura dipimpin oleh wakil yang ditunjuk dari Pagaruyung dan bergelar Raja^[10] kemudian juga bergelar Sultan. Raja Inderapura diidentifikasikan sebagai putra Raja Alamatau Yang Dipertuan Pagaruyung.^[11]

Wilayah kekuasaan

Pada akhir abad ketujuh belas pusat wilayah Inderapura, mencakup lembah sungai Airhaji dan Batang Inderapura, terdiri atas dua puluh koto. Masing-masing koto diperintah oleh seorang menteri, yang berfungsi seperti penghulu di wilayah Minangkabau lainnya. Sementara pada daerah Anak Sungai, yang mencakup lembah Manjuto dan Airdikit (disebut sebagai Negeri Empat Belas Koto), dan Muko-muko (Lima Koto), sistem pemerintahannya tidak jauh berbeda.

Untuk kawasan utara, disebut dengan Banda Sapuluah (Bandar Sepuluh) yang dipimpin oleh Rajo nan Ampek (4 orang yang bergelar raja; Raja Airhaji, Raja Bungo Pasang, Raja Kambang, Raja Palangai). Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari (negeri), yang juga masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu.^[1]

Pada kawasan bagian selatan, di mana sistem pemerintahan yang terdiri dari desa-desa berada di bawah wewenang peroatin (kepala yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa di muara sungai). Peroatin ini pada awalnya berjumlah 59 orang (peroatin nan kurang satu enam puluh). Para menteri dan peroatin ini tunduk pada kekuasaan raja atau sultan.

Pada penghujung abad ketujuh belas para peroatin masih berfungsi sebagai kepala wilayah. Namun tugas-tugas menteri mulai bergeser seiring dengan proses terlepasnya Inderapura menjadi kerajaan terpisah dari Pagaruyung. Menteri Dua Puluh Koto di Inderapura bertindak sebagai penasihat kerajaan. Menteri Empat Belas Koto bertugas mengatur rumah tangga istana, sedangkan Menteri Lima Koto bertanggung jawab atas pertahanan.^[1]

Walau pada tahun 1691 kawasan Anak Sungai di bawah Raja Adil, melepaskan diri dari Inderapura dan menjadi kerajaan sendiri, yang pada awalnya didukung oleh Inggris. Namun tidak lama berselang ia mangkat dan digantikan oleh anaknya yang bergelar Sultan Gulemat (1691-1716). Sultan Gulemat tidak berhasil menjadikan kawasan itu stabil dan kemudian juga kehilangan dukungan dari para menteri yang ada pada kawasan tersebut.^[12]

Kebangkitan Kembali Kesultanan Inderapura

Setelah seabad lebih Kesultanan Inderapura bagai tinggal nama, tak ada seorang sultan atau raja pun yang dinobatkan untuk menduduki singgasana. Kerajaan yang berjaya di alam Minangkabau ini pernah menguasai daerah sepanjang pantai Barat Sumatera di masa lampau. Hari ini, 1 Desember 2012, tepat 101 tahun tiarapnya kesultanan tersebut seiring Istana Inderapura dibakar penjajah masa itu. Pada tahun ke-101 kesultanan tertua di Nusantara menurut DYMM Tuanku Ratu Saripah Murliani Cahaya Kuasa Alam Nan Sakti Bahtuah Ibn Syed Al Atif Al Qadiri Ibn DYMM Raja M Jamil ibn DYMM Rajo Saudagar Nan sakti Bahtuah Ibn DYMM Rajo Tiang Bongkok, Sultan Alam Kerinci Nan Sakti atau lebih dikenali sebgai Bund Ratu , geliatnya harus dibangkitkan lagi. Tampuk Kesultanan harus di pegang oleh waris yang tertera pada ranji silsilah Kesultanan Inderapura. Pemashuran sang Sultan pun dihelat dengan kemegahan selayaknya sebuah kerajaan bermarwah, Minggu (1/12), bertempat di Hotel Grand Ina Muara Padang. Tidak kurang dari 20 raja dan sultan se-Nusantara menghadiri penobatan Youdi Prayogo,SE, ME bergelar Sultan Indera Rahimsyah Daulat Sultan Muhammad Syah sebagai Sultan ke-35 setelah pemegang waris ke-34 memasuki uzur, berumur kurang lebih 99 tahun. Bunda Ratu mengatakan, sudah saatnya kerajaan - kerajaan di Nusantara bangkit untuk mengembalikan marwah dan agar adat tidak hilang. "Adat adalah hal penting yang yang harus dipertahankan, bila adat terkikis maka karamlah suatu bangsa,"ucapnya kepada wartawan usai acara penobatan Sultan Inderapura. Wanita anggun yang mengenakan mahkota bertatahkan berlian ini menjelaskan, kerajaan dan kesultanan Nusantara yang dari dulu telah memperjuangkan bangsa ini dari cengkeraman penjajah, hal ini perlu diketahui oleh generasi bangsa di masa sekarang agar nilai adat dan budaya yang dibawa kesultanan dan kerajaan tetap menjadi pengaruh kuat bagi kepribadian mereka. "Mengapa tidak, dengan adat dan budaya maka anak negeri akan menjadi pribadi sejati anak Indonesia. Karena, adat membuat mereka punya pekerti yang luhur, berbudi bahasa yang elok, sopan santun, menghormati orang tua dan jujur,"ujar Bunda Ratu dalam logat Melayu Malaysia. Lebih lanjut Sultan Alam Kerinci Nan Sakti dan berdomisili di negeri Melaka, Malaysia ini menyebut, carut marut yang dihadapi di Indonesia maupun di negara lainnya tak lain karena lunturnya adat dan budaya. Korupsi merajalela karena masyarakat sudah tak jujur dan amanah. "Berteriak berantas korupsi adalah sia - sia,"katanya. Terungkap juga kekecewaan Bunda Ratu terhadap petinggi pemerintahan setempat yang tak datang dalam prosesi pemashuran tersebut. Tak terkecuali Gubernur dan Bupati. "Saya sedih, beratkah untuk datang ke helat ini sehingga tak seorangpun pejabat yang kami undang turut hadir ? Alangkah indah duduk bersama untuk membenahi negeri. Kami tak hendak menandingi pemerintah apalagi bermaksud menggulingkan. Dengan membangkitkan Kesultanan maka kita bisa bersama membangun negeri baik secara fisik dan moral,"tandasnya. Lebih lanjut dikatakan, kedatangannya juga membawa sejumlah pengusaha asal negeri jiran Malaysia yang berminat untuk berinvestasi. Tapi dengan ketidakhadiran pejabat seolah itikad baik dari Bunda Ratu tak mendapat respon. "Saya berniat menemui Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Pesisir Selatan untuk membicarakan kemungkinan pebisnis Malaysia untuk investasi di negeri ini,"tukasnya. Sementara itu Sultan Inderapura yang baru saja dimashurkan mengungkapkan, membangkitkan kembali Kesultanan Inderapura adalah amanah yang saat ini diletakkan di pundaknya. Ia berjanji akan 'membangkit batang terandam' setelah terpuruk sekian lama dimana Adat Bersendi Syara' Syara' Bersendi Kitabullah telah mulai ditinggalkan. "Selain itu, Istana Inderapura yang telah runtuh juga akan kembali dibangun,"ujar dosen tetap di IAIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi ini. Dia juga ungkapkan akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Selain menjaga situs - situs yang ada juga dalam rangka pembinaan masyarakat untuk menghargai dan memahami sejarah.

Daftar Raja Inderapura

1. Sultan Iskandar Johan Berdaulatsyah
2. Sultan Usmansyah Sultan Firmansyah (1534 - 1556),
3. Sultan Jamalul Alam YDD Sultan Sri Gegar Alamsyah Sultan Muhammadsyah (1560),
4. Sultan Zamzamsyah Sultan Muhammadsyah , 1600-1635,
5. Sultan Khairullahsyah Sultan Muhammadsyah (1635-1660),
6. Sultan Bangun Sri Sultan Gandamsyah,
7. Sri Sultan Daulat Pesisir Barat,
8. Sultan Inayatsyah (1640),
9. Sultan Mazafarsyah (1660-1687),
10. Marah Amirullah Sultan Firmansyah.
11. Sultan Muhammad Ali Akbar gelar Raja Adil (1680),
12. Marah Akhirullah Sultan Muhammadsyah (w.1838). Sesudah ini 2 kali Inderapura dipimpin seorang Ratu
13. Puti Rekna Candra Dewi.
14. Puti Rekna Alun (Tuanku Padusi Nan Gepuk),
15. Sultan Syahirullahsyah Sultan Firmansyah (1688-1707),
16. Sultan Zamzamsyah Sultan Firmansyah Tuanku Pulang Dari Jawa berhubungan dengan Kesultanan Jogyakarta (1707-1737).
17. Sultan Indra Rahimsyah Sultan Muhammadsyah Tuanku Pulang Dari Jawa II (1774-1804),
18. Sultan Inayatsyah Sultan Firmansyah, 1804-1840,
19. Sultan Muhammad Jayakarma (1818 - 1824)
20. Sultan Takdir Khalifatullah Inayatsyah,

Berikut adalah daftar Raja Inderapura:

Tahun	Nama atau gelar	Catatan dan peristiwa penting
1550	Sultan Munawar Syah Raja Mamulia
1580	Raja Dewi	Nama lainnya adalah Putri Rekna Candra Dewi
1616	Raja Itam
1624	Raja Besar
1625	Raja Puti	Nama lainnya Putri Rekna Alun
1633	Sultan Muzzaffar Syah Raja Malfarsyah
1660	Sultan Muhammad Syah	Raja Adil menuntut hak yang sama.
1691	Sultan Mansur Syah	Sultan Gulemat putra Raja Adil berkedudukan di Manjuto melepaskan diri dari Inderapura.
1696	Raja Pesisir
1760	Raja Pesisir II
1790	Raja Pesisir III

Inderapura dalam fiksi

Hulubalang Raja, novel karangan Nur Sutan Iskandar yang diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka tahun 1934, antara lain menceritakan pemberontakan rakyat Inderapura terhadap Sultan Muhammadsyah yang terjadi tahun 1662. Menurut cerita ini, pemberontakan tersebut terpicu oleh ulah istri Sultan Muhammadsyah yang membunuh saudara Raja Adil.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Inderapura

Naskah kuno Kesultanan Inderapura akan dipamerkan

Museum Nagari Adityawarman Padang, Sumatera Barat, akan memamerkan beragam naskah kuni pada Selasa (23/9), termasuk di antaranya naskah milik Kesultanan Inderapura dan naskah yang berisi hadis dan ilmu fiqih. (ANTARA FOTO/Agus Bebeng)

Padang (ANTARA News) - Naskah kuno milik keturunan Kesultanan Inderapura, Pesisir Selatan, akan dipamerkan ke publik dalam pameran Museum Nagari Adityawarman Padang, Sumatera Barat, Selasa (23/9).
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Nagari Adityawarman Padang, Noviyanti, Minggu, mengatakan naskah itu akan menjadi ikon pameran kali ini.
Seorang keturunan Kesultanan Inderapura, Sultan Muhammad Syah Sultan Arbi, mengatakan naskah yang akan dipamerkan adalah naskah kuno sepanjang 5,07 meter dengan lebar 57,2 sentimeter.
Naskah milik kerajaan yang berdiri antara abad ke-9 sampai tahun 1891 itu, menurut dia, berisi silsilah keturunan raja-raja Indrapura.
"Ikut serta dalam acara pameran seperti ini adalah salah satu usaha keluarga untuk mendapatkan pengakuan baik secara nasional maupun internasional tentang keberadaan Kesultanan Inderapura yang pernah ada dan memberikan pengaruh cukup besar pada masa kejayaannya," katanya.
Ia menambahkan, keturunan Kesultanan Inderapura juga memiliki naskah kuno yang panjangnya 11 meter lebih.
Selain naskah itu, menurut Novianty, ada 61 naskah kuno lain termasuk 12 Al Quran kuno serta kumpulan hadist, ilmu tauhid, fiqih, syair, nazam, tambo, dan kaba.

Kesultanan Siak

Kesultanan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak ialah sebuah kerajaan di wilayah Riau, Indonesia yang wujud pada tahun 1723 sehingga tahun 1946. Ia diasaskan oleh Raja Kecil daripada Kerajaan Pagar Ruyung dan Johor (Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I), selepas beliau gagal merampas takhta Kesultanan Johor.

Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II mengisytiharkan penyertaan kesultanan beliau dalam Republik Indonesia tahun 1946 selepas pengisytiharan kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos 1945.

  

Bendera Kesultanan Siak 

Sultan-sultan Siak

1. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah (1723–1746)
2. Sultan Mahmud Abdul Jalil Shah (1746–1765)
3. Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah (1765–1766)
4. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1766–1780)
5. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (1780–1782)
6. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah (17821784)
7. Sultan Assaidis Asyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (1784–1810)
8. Sultan Asyaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin (1810–1815)
9. Sultan Assyaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1815–1854)
10. Sultan Assyaidis Syarif Kasyim Abdul Jalil Syaifuddin I (Syarif Kasyim I, 1864–1889)
11. Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin (1889–1908)
12. Sultan Assyaidis Syarif Kasyim Abdul Jalif Syaifudin I (Syarif Kasyim II), (1915–1949)

https://ms.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak